Apakah wisatawan asing wajib bayar pajak Rp150.000 setiap kali masuk ke Bali?

Pungutan Rp150.000 ini dikenakan per kunjungan ke Indonesia — bukan per kunjungan ke Bali saja. Jika Anda pergi ke Lombok dan kemudian ke Bali dalam satu perjalanan tanpa keluar dari Indonesia, satu pembayaran sudah cukup. Namun bila Anda keluar Indonesia dan masuk kembali, kewajiban bayar baru berlaku. Dasar hukumnya adalah Perda Provinsi Bali 6/2023, berlaku sejak 14 Februari 2024. Pemegang KITAS dan KITAP dikecualikan dari pungutan ini.

Saya digital nomad dengan E33G KITAS — apakah penghasilan asing saya kena pajak di Indonesia?

E33G adalah status imigrasi, bukan status pajak. Tidak ada peraturan DJP yang memberikan pengecualian pajak khusus bagi pemegang E33G. Yang menentukan kewajiban pajak adalah aturan residen pajak: bila Anda berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau berdomisili di sini, Anda menjadi residen pajak dan secara prinsip penghasilan dari seluruh dunia menjadi objek PPh Indonesia. WNA dengan keahlian tertentu yang baru menjadi residen bisa mengajukan fasilitas PMK 18/2021 untuk mengecualikan penghasilan luar negeri selama 4 tahun pertama — ini membutuhkan permohonan resmi ke DJP.

Berapa total biaya pajak untuk membeli villa di Bali?

Pembeli menanggung BPHTB 5% dari nilai perolehan di atas NPOPTKP (minimal Rp80 juta, nilai persis per kabupaten lihat Perda setempat). Penjual menanggung PPh Final 2,5% dari nilai transfer bruto. Di luar pajak, ada biaya notaris (PPAT) yang umumnya 0,5–1% dari nilai transaksi, dan biaya balik nama. Untuk properti leasehold yang melibatkan transfer hak sewa, mekanisme pajaknya berbeda lagi — PPh 26 sebesar 20% berlaku bila pihak yang menerima pembayaran adalah non-residen. Selalu minta notaris/PPAT menghitung total biaya transaksi sebelum menandatangani apapun.

Saya punya villa yang disewakan di Bali — pajak apa yang berlaku?

Penghasilan sewa tanah dan bangunan dikenai PPh Final Pasal 4(2) sebesar 10% dari sewa bruto (untuk pemilik yang merupakan WP dalam negeri/residen) atau 20% PPh Pasal 26 (untuk pemilik non-residen, bisa diturunkan lewat P3B). Ini bersifat final — tidak dimasukkan lagi ke lapisan progresif. Di luar PPh pusat, penyewa komersial yang menjual jasa penginapan kepada tamu juga berpotensi terkena PBJT 10% yang dibayar ke Bapenda kabupaten, dan kewajiban PPN bila omzet melampaui Rp4,8 miliar (ambang PKP).

Apa perbedaan NPWP 15 digit dan 16 digit? Apakah saya perlu daftar ulang?

Mulai 1 Juli 2024, NIK (16 digit) berlaku otomatis sebagai NPWP bagi WNI yang sudah punya KTP. Anda tidak perlu mendaftar ulang — NIK Anda sudah teraktivasi sebagai NPWP secara sistem bila data Dukcapil cocok dengan DJP. NPWP 15 digit lama tetap bisa digunakan hingga 31 Desember 2024; setelah itu, sistem administrasi perpajakan (Coretax) sepenuhnya beralih ke format 16 digit. Bila data Anda di DJP belum sinkron dengan data Dukcapil, Anda perlu mendatangi KPP atau menghubungi layanan Kring Pajak untuk perbaikan data.

Ratusan siswa mengikuti Pajak Bertutur 2025 yang digelar Kanwil DJP Bali

Bali Pajak

Bali Pajak — Independent Bali Tax Intelligence

Angka, pasal, dan tanggal verifikasi untuk pajak di Bali dan Indonesia — bukan DJP, bukan Coretax, bukan konsultan pajak terdaftar.

Ajukan Pertanyaan Baca Metodologi Kami

PPh 21 5 lapisan tarif, 5%–35%
PPN 12% statutori, 11% efektif
PBB-P2 Pajak tahunan tanah & bangunan
BPHTB 5% dari NPOP − NPOPTKP
Wisatawan Rp150.000 per kunjungan
SPT Lapor sebelum 31 Maret / 30 April

PPh 21 5 lapisan tarif, 5%–35%
PPN 12% statutori, 11% efektif
PBB-P2 Pajak tahunan tanah & bangunan
BPHTB 5% dari NPOP − NPOPTKP
Wisatawan Rp150.000 per kunjungan
SPT Lapor sebelum 31 Maret / 30 April

Tentang Bali Pajak: Independen, Bukan Konsultan

Metodologi Kami

Bali Pajak adalah situs panduan pajak independen untuk Bali dan Indonesia — bukan kantor pemerintah, bukan konsultan pajak terdaftar, dan bukan agen properti.

Angka, pasal, dan tanggal verifikasi — bukan tebakan.

Foto udara kawasan resor tepi pantai di Bali

Yang Membedakan Kami

Kami membaca teks peraturan primer — UU, PP, PMK, dan Perda — bukan siaran pers atau blog agen penjual villa.

Setiap angka tarif membawa dasar hukum lengkap dan tanggal "terakhir diverifikasi".

Angka satu-sumber yang belum terkonfirmasi ditandai eksplisit sebagai UNVERIFIED, bukan disajikan sebagai fakta.

Membaca panduan ini selalu gratis — tidak ada paywall atau formulir langganan berbayar.

Sumber primer utama yang kami rujuk: 4
Standar vetting konsultan yang kami kenalkan: SIKOP
Contoh siklus verifikasi tabel tarif kunci: Juni 2026

Mengapa Membaca Bali Pajak: Independen dari Pemerintah Maupun Industri Properti

Lima alasan untuk menjadikan Bali Pajak titik awal riset pajak Anda.

Standar Editorial

Tidak Berafiliasi

Bukan DJP, bukan Bapenda, bukan agen properti — tidak ada konflik kepentingan villa yang mau dijual.

Sumber Primer

Setiap angka ditelusuri ke teks UU, PP, PMK, atau Perda — bukan diparafrasekan dari blog lain.

Tanggal Verifikasi

Dasar hukum dan tanggal "terakhir diverifikasi" tercantum di dekat setiap angka kunci.

Gratis Selamanya

Tidak ada paywall. Jika Anda butuh konsultan, kami bisa memperkenalkan — referral fee dibayar konsultan, bukan Anda.

Vetting SIKOP / USKP

Konsultan yang kami kenalkan harus aktif di SIKOP dengan level USKP yang diungkap secara transparan.

Dua Jalur Pajak: Pajak Pusat vs Pajak Daerah

Pajak di Bali bukan satu sistem tunggal — kenali dulu jalurnya sebelum masuk ke angka.

Pajak Daerah Bali

DJP / Coretax

Pajak Pusat

PPh, PPN, dan PPh Final UMKM yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak lewat sistem Coretax.

Dasar Hukum: UU HPP 7/2021, UU PPh, UU PPN
Contoh Pajak: PPh 21, PPh Final UMKM, PPN
Dikelola Oleh: DJP / Coretax
Relevan untuk: Karyawan, freelancer, PT PMA

Bapenda Provinsi & Kabupaten

Pajak Daerah

PBJT, PBB-P2, BPHTB, dan PKB yang dikelola Bapenda Provinsi Bali serta Bapenda kabupaten/kota.

Dasar Hukum: UU 1/2022 HKPD, Perda Bali
Contoh Pajak: PBJT, PBB-P2, BPHTB, PKB
Dikelola Oleh: Bapenda / Samsat
Relevan untuk: Pemilik properti, pelaku usaha hospitality

Angka Kunci: Tarif Pajak yang Paling Dicari

Titik awal cepat — detail lengkap ada di artikel masing-masing.

Semua Panduan Pajak

5–35%

PPh Orang Pribadi

5 lapisan tarif progresif; lapisan 30% paling sering terlewat di sumber lain.

Dasar Hukum: UU HPP 7/2021 Pasal 17(1)(a)
Terakhir Diverifikasi: Juni 2026
Angka Kunci: 5 lapisan

11% efektif

PPN Non-Mewah

Statutori 12%, tapi DPP 11/12 membuat pajak yang dibayar konsumen setara 11%.

Dasar Hukum: PMK 131/PMK.03/2024
Terakhir Diverifikasi: Juni 2026
Angka Kunci: 12%

BPHTB Pembeli Properti

Dikalikan selisih NPOP dan NPOPTKP; NPOPTKP minimum nasional Rp80 juta.

Dasar Hukum: UU 1/2022 HKPD
Terakhir Diverifikasi: Juni 2026
Angka Kunci: Rp80jt

Setiap angka di atas punya dasar hukum lengkap dan tanggal verifikasi di artikel terkait — ini hanya titik awal.

SIKOP-Listed USKP A / B / C Referral Fee Transparan

Butuh Lebih dari Membaca?: Minta Diperkenalkan ke Konsultan Pajak Terdaftar

Bagi yang butuh langkah lebih jauh dari sekadar membaca ringkasan peraturan.

Lihat Kriteria Vetting

Kami tidak menjual jasa pajak. Jika Anda butuh konsultan untuk PT PMA atau SPT Tahunan yang lebih kompleks, kami bisa memperkenalkan Anda ke konsultan yang sudah kami verifikasi di SIKOP.

Kriteria: Aktif di SIKOP, izin praktik valid, level USKP diungkap
Biaya: Gratis bagi Anda; konsultan yang membayar referral fee bila berlanjut
Bukan jaminan: Hasil tetap bergantung pada fakta kasus dan dokumen Anda
Jalur: Isi formulir kontak atau sapa kami via WhatsApp

FAQ Bali Pajak

Jawaban singkat sebelum Anda menggali lebih jauh.

Semua FAQ

Ada Pertanyaan atau Koreksi?

Kirim lewat formulir kontak, atau sapa kami di WhatsApp sebelum Anda ke KPP atau Bapenda.

Hubungi Kami Email [email protected]

Planning more of your trip? Explore private Bali chauffeur service to round out your plans.